Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Laksanakan Audiensi, Konsultasi, dan Silaturahmi Bersama Bupati Mahakam Ulu

Mahakam Ulu — Jumat, 17 Oktober 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan kegiatan audiensi, konsultasi, dan silaturahmi bersama Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan yang didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Suhuk dan Sekretaris Daerah Stephanus Madang. 
Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Bupati dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyampaikan laporan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, khususnya terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Laporan ini mencakup berbagai tahapan pengawasan, temuan di lapangan, serta upaya-upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu selama proses PSU berlangsung.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang konstruktif antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dengan pemerintah daerah, serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Bawaslu juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menjaga kondusivitas dan integritas proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan PSU yang merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menegakkan keadilan pemilu.
Bupati Mahakam Ulu menyambut baik kunjungan Bawaslu dan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung tugas-tugas kelembagaan Bawaslu demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Mahakam Ulu.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dalam menyongsong agenda-agenda demokrasi ke depan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan umum.